JIHAD

MASALAH LAIN-LAIN SEPUTAR MATA PENCAHARIAN

MENGAMBIL UPAH DARI PERBUATAN YANG WAJIB

CATUR

ALAT-ALAT JUDI

MUSIK DAN NYANYIAN

TARIAN

APLAUS (TEPUK TANGAN)

GAMBAR (FOTO) DAN FILM

PARABOLA

DRAMA DAN BIOSKOP

MELUKIS DAN MEMAHAT

UNDIAN DAN SAYEMBARA

ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

TRANSAKSI DENGAN NON-MUSLIM

BEKERJA DI NEGARA ZALIM

BUSANA

JAWAB: Jika terbuat dari emas atau khusus digunakan oleh perempuan, maka tidak diperbolehkan mengenakannya.

MENIRU NON MUSLIM DAN MENYEBARKAN BUDAYA MEREKA

BERHIJRAH

ROKOK DAN NARKOTIKA

JENGGOT DAN KUMIS

Jual-beli Fudhuli (11)

Para Pemilik dan Hak Menjual

Syara-syarat Barang yang Diperjual-belikan

Syarat-syarat Akad (Kontrak Transaksi)

Barang-barang yang Diikutsertakan dalam Jual-beli (Tawabi’)

Serah Terima Barang dan Uang

Jual-beli Tunai dan Kredit

Jual-beli Salaf

Jual-beli Emas, Perak dan Uang

Berbagai Masalah Perniagaan

RIBA

KEPEMILIKAN BERSAMA (SYUF’AH)

SEWA-MENYEWA

GADAI (RAHN)

PATUNGAN MODAL (SYIRKAH)

HIBAH

HUTANG-PIUTANG

SHULUH

AGENSI, PERWAKILAN DAN PENGACARA

SEDEKAH

PINJAMAN DAN PENITIPAN

WASIAT

GHASAB9

SOAL 1769:
Seseorang membeli sebidang tanah milik ayahnya dan melakukan pencatatan kepemilikan atas nama seorang anaknya yang masih kecil dan belum balig. Surat tersebut dibuat secara biasa (tulisan tangan dan tidak resmi) seperti ini: “Penjual si fulan menjual tanah kepada seorang anaknya yang bernama si fulan.” Di saat anak tersebut mencapai usia balig, ia menjualnya kepada orang lain. Namun, ahli waris sang ayah mengaku, bahwa tanah tersebut didapatkan sebagai warisan ayahnya, walaupun nama ayahnya tidak disebutkan pada surat tersebut, ia melakukan tindakan penjualan tersebut padahal bukan hak miliknya. Bolehkah ahli waris menjegal pembeli kedua?

JAWAB:
Sekadar melakukan pencatatan nama anak kecil sebagai pihak pembeli tidaklah menjadi tolok-ukur kepemilikannya. Oleh karenanya, jika dapat dibuktikan, bahwa si ayah telah membeli tanah tersebut dengan uangnya sendiri untuk dirinya dan ia menghibahkannya kepada anaknya atau melakukan dengannya, maka tanah itu menjadi hak milik anaknya tersebut. Dan jika ia menjualnya kepada orang lain di saat telah menginjak usia dewasa, maka siapa pun tidak memiliki hak untuk menjegal dan menggagalkannya.

SOAL 1770:
Saya membeli sebidang tanah yang telah dilakukan penjualan dan pembelian oleh beberapa orang penjual atasnya. Di atas tanah tersebut saya membangun sebiah rumah. Saat ini ada seorang yang mengaku, bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dia pun menunjukkan sebuah surat kepemilikan atas nama dirinya yang dikeluarkan secara resmi pra-revolusi Islam. Oleh karenanya, ia mengadukan saya dan beberapa orang tetangga saya ke pengadilan. Apakah dengan adanya dakwaannya atas apa yang saya lakukan dengan membangun rumah di atas tanah tersebut dianggap sebagai perbuatan gasab?

JAWAB:
Pembelian tanah dari yang memilikinya sebelumnya sesuai dengan hukum lahiriah syariat adalah benar dan dihukumi sah. Oleh karenanya, tanah adalah milik pembeli. Selama orang tersebut tidak dapat membuktikan di pengadilan, bahwa tanah tersebut adalah miliknya, maka ia tidak berhak untuk mengganggu dan menuntut pemilik dan pengurus tanah tersebut saat ini.

SOAL 1771:
Sebidang tanah memiliki surat resmi kepemilikan atas nama seorang ayah. Kemudian dikeluarkan surat resmi lain dengan nama anaknya yang belum balig. Namun, masih tetap berada di bawah kendali dan kekuasaan sang ayah. Saat ini si anak telah menginjak usia balig dan ia mengaku tanah tersebut adalah miliknya dengan berdalih namanya yang tercantum padanya. Namun, ayahnya mengatakan, bahwa tanah adalah miliknya, karena dialah yang membeli sendiri dengan uangnya sendiri dan untuk dirinya sendiri, hanya saja ia melakukan pencatatan kepemilikan atas nama anaknya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Apakah jika anaknya memanfaatkan tanah tersebut dan melakukan sesuatu atasnya, tanpa izin dan restu dari ayahnya dianggap sebagai perbuatan gasab?

JAWAB:
Jika sang ayah membeli tanah tersebut dengan uangnya sendiri untuk dirinya, agar nanti setelah anaknya balig dan bisa memanfaatkannya, maka selama tidak terbukti, bahwa ia telah menghibahkannya kepada anaknya, ia tidak berhak untuk memanfaatkan dan menganggap sebagai hak miliknya dengan berdalih namanya yang tercantum pada surat kepemilikan.

SOAL 1772:
Seseorang membeli sebidang tanah pada lima puluh tahun yang lalu. Saat ini ia berdalih dengan nama gunung tinggi yang disebutkan di dalam surat kepemilikan sebagai batas tanah yang dibelinya, ia mengaku kepemilikan jutaan meter tanah umum yang di atasnya terdapat rumah-rumah kuno penduduk yang terletak di antara tanah yang ia beli dengan gunung tinggi tersebut. Dia pun menuduh semua salat yang dilakukan oleh penduduk tempat tersebut batal dan tidak sah karena tanah yang mereka tempati adalah tanah gasab. Yang perlu digarisbawahi, dia dari sejak dahulu kala belum pernah melakukan sesuatu pun atas tanah tersebut. Dia pun tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menjelaskan akan kondisi tanah tersebut pada seratus tahun yang lalu. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:
Jika tanah yang terletak di antara tanah yang ia beli dengan gunung yang disebutkan sebagai pembatasan kepemilikan adalah tanah tak bertuan yang tidak dimiliki oleh seseorang, atau merupakan tanah yang berada di bawah kendali dan penguasaan orang-orang dulu dan berpindah kepada orang-orang yang hidup saat ini di tempat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh setiap orang di rumah dan tanah masing-masing mereka tinggal dihukumi sebagai pemiliknya. Oleh karenanya, selama orang tersebut tidak dapat membuktikan dakwaan kepemilikannya di hadapan para hakim, maka apa yang dilakukan oleh penduduk di atas tanah mereka dihukumi sebagai perbuatan halal dan boleh.

SOAL 1773:
Bolehkah tanah yang diputuskan oleh pengadilan sebagai tanah yang disita, tanpa izin dan restu pemilik sebelumnya, dibangun di atasnya sebuah mesjid?
Dan bolehkah mendirikan salat dan majelis-majelis keagamaan lainnya di tempat tersebut?

JAWAB:
Jika tanah tersebut di atas sesuai keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku di RII telah diambil dari pemilik sebelumnya, atau yang mengaku sebagai pemilik sebelumnya tidak terbukti sebagai pemiliknya secara syar’i, maka tidaklah diperlukan izin dan restu pemilik sebelumnya untuk memanfaatkan tempat tersebut dan melakukan sesuatu atasnya. Oleh karenanya, membangun mesjid, mendirikan salat dan majelis-majelis keagamaan lainnya di tempat tersebut tidaklah bermasalah.

SOAL 1774:
Sebidang tanah dimiliki secara turun-temurun sampai akhirnya dirampas oleh seseorang. Dan pasca kemenangan revolusi dan berdirinya pemerintahan baru, dilakukan pengembalian tanah tersebut kepada pemiliknya. Apakah tanah tersebut menjadi milik ahli waris pemilik sebelumnya? Ataukah mereka hanya memiliki hak didahulukan untuk membelinya dari negara?

JAWAB:
Sekadar adanya penguasaan atas tanah tersebut yang terjadi secara turun-temurun bukanlah menjadi tolok-ukur kepemilikan atasnya. Sebagaimana bukan tolok-ukur untuk menentukan hak didahulukan untuk membelinya. Namun selama tidak terbukti, bahwa tanah tersebut bukan milik mereka, maka hal itu menjadi indikasi syar’i atas kepemilikan mereka. Oleh karenanya, jika dapat dibuktikan, bahwa ahli waris yang ada bukanlah pemilik tanah tersebut, atau terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain, maka ahli waris tidak berhak untuk menuntutnya atau menuntut uang kompensasi dan juga harganya. Jika tidak demikian, maka mereka memiliki hak untuk menuntut tanah itu sendiri atau uang seharga tanah tersebut, dengan dalih merekalah orang-orang yang memegang dan mengurusi tanah tersebut (dzulyad).

MAHJUR10 DAN TANDA-TANDA BALIG

SOAL 1775:
Seorang ayah memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang sudah balig namun tidak memiliki akal sempurna (safih) yang berada di bawah tanggung jawabnya. Setelah dia meninggal dunia, bolehkah anak perempuannya mempergunakan harta milik saudaranya sebagai wali terhadap saudaranya yang tidak memiliki akal sempurna?

JAWAB:
Saudara perempuan dan laki-laki tidak dapat menjadi wali atas saudaranya yang tidak memiliki akal sempurna dan harta miliknya. Namun, walinya jika tidak ada kakeknya (dari ayah) atau orang yang diangkat oleh ayahnya sebagai walinya dengan wasiat adalah hakim syar’i.

SOAL 1776:
Apakah yang menjadi ukuran masa balig anak laki-laki dan perempuan usia mereka harus sesuai dengan kalender Syamsiah (Masehi) atau Qamariah (Hijriah)?

JAWAB:
Yang menjadi tolok-ukur adalah kalender Hijriah-Qamariah.

SOAL 1777:
Bagaimana caranya mendapatkan tanggal kelahiran seseorang sesuai kalender Hijriah-Qamariah, sehingga dapat mengidentifikasi bahwa seorang anak telah mencapai usia balig atau belum?

JAWAB:
Jika tanggal lahirnya telah diketahui sesuai dengan kalender Syamsiyah, maka dapat diperoleh usia sesuai dengan kalender Hijriah-Qamariah dengan mengurangi selisih hari dalam setahun antara kalender Syamsiah dengan Qamariah.

SOAL 1778:
Apakah anak laki-laki yang telah mengalami mimpi keluar air mani (ihtilam) sebelum umur 15 tahun dihukumi telah mencapai usia balig?

JAWAB:
Ya, dengan adanya ihtilam itu ia dihukumi telah mencapai usia balig, karena ihtilam adalah salah satu cara untuk menentukan usia balig.

SOAL 1779:
Jika timbul sangkaan sebesar sepuluh persen, bahwa dua tanda balig yang lain selain usia telah terjadi lebih cepat, apa hukumnya?

JAWAB:
Sekadar sangkaan dan perkiraan, bahwa dua tanda balig tersebut lebih cepat terjadi tidaklah cukup untuk menghukumi balig.

SOAL 1780:
Apakah berhubungan badan (jimak) merupakan salah satu tanda balig. Sehingga setelah itu wajib melaksanakan semua kewajiban orang balig? Jika seseorang tidak mengetahui masalah ini dan telah berlalu bertahun-tahun, apakah ia wajib melakukan mandi junub? Apakah segala ibadah yang disyaratkan adanya kesucian dari junub, seperti salat dan puasa dihukumi batal dan wajib untuk diganti (kada) jika dilakukan sebelum mandi junub?

JAWAB:
Melakukan hubungan intim (jimak) tanpa ejakulasi bukanlah tanda balig. Namun, hal itu menyebabkannya berjunub. Oleh karenanya, di saat menginjak usia balig ia wajib melaksanakan mandi junub. Selama satu dari tanda balig belum dialami, maka ia tidak dihukumi balig dan tidak berkewajiban untuk mengamalkan kewajiban syar’i. Siapasaja yang di saat belum balig menjadi junub karena melakukan hubungan badan dan pada saat balig ia melakukan salat dan puasa sebelum melakukan mandi wajib junub, maka ia wajib mengulang salatnya. Adapun puasanya jika ia memang tidak tahu, bahwa dirinya dihukumi junub, maka tidak wajib untuk menggantinya.

SOAL 1781:
Beberapa orang anak laki-laki dan perempuan yang berada di bawah tanggungan yayasan kami sesuai tanggal kelahiran mereka telah mencapai usia balig, namun sebagian dari mereka ada yang mengalami gangguan mental dan lemah ingatan ketika dilakukan tes IQ dan kecerdasan. Hasil tes tersebut membuktikan, bahwa sebagian mereka mengalami keterbelakangan berfikir (down sindroum) sejak setahun yang lalu atau lebih. Sebagian lagi tidak bisa disebut gila, karena memang dapat memahami dalam batas tertentu kewajiban agama dan sosial mereka. Apakah hasil tes yang dibuktikan oleh yayasan sama dengan keputusan para dokter sehingga dapat menjadi pegangan bagi diri mereka?

JAWAB:
Yang menjadi tolok-ukur akan adanya kewajiban syar’i dan taklif bagi seseorang adalah mencapai usia balig dan menurut pandangan umum (uruf) dia adalah orang yang berakal. Adapun tingkatan kecerdasan dan IQ tidaklah berpengaruh.

SOAL 1782:
Pada sebagian hukum yang berhubungan dengan anak kecil mumayyiz disebutkan definisi mumayyiz adalah di saat mereka mengetahui dan dapat membedakan antara baik dan buruk? Umur berapakah seorang anak dianggap mumayyiz?

JAWAB:
Yang dimaksud dengan baik dan buruk adalah sesuatu yang menurut pandangan umum (uruf) dianggap baik atau buruk. Dalam hal ini lingkungan, kebiasaan dan budaya di mana anak tersebut tinggal haruslah diperhatikan. Adapun usia berapa seseorang mencapai usia mumayiz (remaja), maka akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan potensi yang dimiliknya.

SOAL 1783:
Apakah mendapatkan darah yang bersifat darah haid yang keluar dari seorang wanita sebelum usia 9 tahun dihukumi sebagai tanda balignya?

JAWAB:
Darah yang demikian bukanlah tanda balignya secara syar’i dan tiak pula memiliki konsekuensi hukum darah haid, sekalipun memiliki sifat-sifat darah haid.

SOAL 1784:
Jika seseorang karena sebab tertentu dicabut hak melakukan transaksi akan hak miliknya oleh pengadilan, sebelum wafatnya memberikan sejumlah uang kepada keponakannya sebagai tanda terimakasih atas bantuan dan pelayanannya selama ini. Sang keponakan menerimanya dan menggunakan uang tersebut untuk biaya yang diperlukan dalam pengurusan jenazah almarhum. Bolehkah pengadilan menuntut uang tersebut darinya?

JAWAB:
Jika uang yang diberikan kepada keponakannya adalah uang yang oleh pengadilan dicabut untuk membelanjakannya, atau milik orang lain, maka ia tidak berhak untuk memberikannya padanya. Keponakannya juga tidak dapat menerimanya dan menggunakannya. Oleh karenanya, pengadilan berhak untuk menuntutnya. Jika harta tersebut bukan demikian, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk ikut-campur dan memintanya kembali dari sang keponakan.

MUDHARABAH

SOAL 1785:
Apa hukum melakukan transaksi mudharabah dengan emas dan perak?

JAWAB:
Mudharabah dengan uang yang saat ini umum dipakai orang tidaklah bermasalah, namun mudharabah dengan barang tidaklah benar.

SOAL 1786:
Sahkah melakukan akad mudharabah pada usaha produksi, jasa, distribusi dan perdagangan? Dan apakah sah akad mudharabah yang banyak dilakukan hari ini padahal bukan dalam praktik perdagangan?

JAWAB:
Akad mudharabah hanyalah khusus digunakan pada penanaman modal dalam perdagangan dengan praktik jual-beli. Oleh karena itu, menggunakannya pada praktik lain seperti produksi, jasa, distribusi tidaklah benar. Namun, bisa saja digunakan akad-akad lain yang dibenarkan di dalam syariat, seperti ju’alah, shuluh dan lain-lain.

SOAL 1787:
Sejumlah uang saya terima dari teman saya dengan niat mudharabah, dengan syarat saya akan mengembalikannya kepadanya setelah sekian waktu ditambah dengan sejumlah tambahan. Uang tersebut saya serahkan kepada teman saya yang lain yang membutuhkannya dengan kesepakatan 1/3 dari keuntungan yang ia dapat akan diserahkan kepada saya. Benarkah pekerjaan yang saya lakukan?

JAWAB:
Mendapatkan sejumlah uang dari seseorang dengan kesepakatan akan mengembalikannya kepada pemiliknya beserta sejumlah tambahan bukanlah akad mudharabah, namun itu adalah pinjaman riba dan haram hukumnya. Adapun menyerahkan uang sebagai mudharabah, tidaklah dianggap hutang dan tidaklah dianggap sebagai pemilik orang yang mengerjakannya (memutarkannya) namun kepemilikan tetap pada pemilik uang dan yang bekerja dengannya hanyalah memiliki izin dan restu untuk memutar uang tersebut dalam perdagangan yang keduanya bersepakat dalam pembagian keuntungan. Yang memutar uang tersebut tidak berhak untuk meminjamkan sebagian uang tersebut kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, sebagaimana ia tidak berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain sebagai transaksi mudharabah lain.

SOAL 1788:
Apa hukum mendapatkan pinjaman hutang dengan nama mudharabah dari orang-orang yang tidak meminjamkan uang kecuali dengan nama tersebut dan adanya kewajiban untuk membayar keuntungan 4.000 atau 5.000 tuman setiap bulannya -sesuai kesepakatan- pada setiap peminjaman 100.000 tuman?

JAWAB:
Mendapatkan pinjaman hutang dengan cara yang disebutkan bukanlah mudharabah, namun itu adalah praktik pinjaman riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya dan dengan pengubahan nama tidak menjadi halal. Walaupun pinjaman itu sendiri pada dasarnya sah dan uang tersebut menjadi milik peminjam.

SOAL 1789:
Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain agar ia berdagang dengannya. Setiap bulannya pedagang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai keuntungannya. Dan semua kerugian ia (pedagang) yang menanggungnya. Sahkah muamalah semacam ini?

JAWAB:
Jika mereka bersepakat dengan uang itu dengan cara benar secara syar’i dilakukan akad mudharabah, dan pedagang tersebut disyaratkan untuk menyerahkan kepada pemilik modal setiap bulannya sebagian dari keuntungannya, dan jika ada kerugian atas uang modal tersebut pedagang itulah yang bertanggung jawab, maka muamalah semacam ini sah hukumnya. Jika tidak demikian, maka tidak memiliki pembenar di dalam syariat.

SOAL 1790:
Saya menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang untuk jual-beli dan impor kendaraan, dengan syarat hasil pendapatan dari penjualan setiap bulannya dibagi dua di antara kami berdua. Setelah berlangsung sekian lama ia pun datang dan menyerahkan sejumlah uang kepada saya dengan mengatakan kepada saya: Ini adalah bagianmu dari keuntungan. Bolehkah saya mengambil uang tersebut?

JAWAB:
Jika uang yang Anda berikan kepadanya dengan niat mudharabah, dia pun dengan uang itu melakukan transaksi jual-beli kendaraan dan dia menyerahkan uang kepada Anda sebagai bagian Anda dari keuntungan, maka uang tersebut halal hukumnya.

SOAL 1791:
Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain dengan tujuan agar berdagang dengannya. Setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan sementara darinya dan pada akhir tahun mereka melakukan penghitungan akan untung-rugi yang dialami. Jika keduanya masing-masing merelakan adanya keuntungan dan kerugian di antara mereka, apakah apa yang mereka lakukan ini benar?

JAWAB:
Jika uang yang diserahkan itu adalah dimaksudkan sebagai transaksi mudharabah secara benar, maka tidaklah bermasalah jika pemilik uang mendapatkan keuntungan sementara setiap bulan. Begitu juga tidaklah bermasalah kesepakatan yang mereka lakukan pada akhir tahun untuk menggugurkan masing-masing hak dan kewajiban keduanya. Namun, jika pemilik uang menyerahkan uang tersebut sebagai pinjaman dengan syarat ia akan mendapatkan keuntungan tiap bulannya dan pada akhir tahun mereka melakukan kesepakatan untuk menggugurkan masing-masing hak dan kewajiban keduanya, maka itu adalah praktik pinjam-meminjam riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya dan syarat tersebut hukumnya tidak sah dan tidak berlaku, walaupun pinjaman itu sendiri pada dasarnya sah. Sekadar adanya kesepakatan untuk saling menghibahkan keuntungan dan kerugian masing-masing tidak menjadikan halal uang tersebut, karena pemberi piutang tidaklah berhak terhadap keuntungan yang didapat dan tidak menanggung kerugian yang dialami.

SOAL 1792:
Seseorang menerima sejumlah uang dari orang lain dengan akad mudharabah, dengan kesepakatan 2/3 dari keuntungan adalah milik yang menjalankan dan 1/3 ari keuntungan adalah untuk pemilik uang. Uang itu ia pergunakan untuk membeli barang dan dikirim ke kotanya. Namun, di perjalanan mengalami perampokan. Siapa yang menanggungnya?

JAWAB:
Hilangnya seluruh modal atau sebagian darinya atau barang yang diperdagangkan, jika tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pelaku perdagangan atau orang lain, maka merupakan tanggung jawab pemilik modal yang nantinya ditutup dengan keuntungan yang didapat, kecuali jika ada kesepakatan sebelumnya, bahwa kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pelaku perdagangan.

SOAL 1793:
Bolehkah sejumlah uang diambil dari seseorang dengan niat mudharabah akan dijadikan modal perdagangan dan usaha, dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi dua di antara mereka dan tidak termasuk riba?

JAWAB:
Jika uang tersebut diberikan atau diterima sebagai pinjaman, maka semua hasil yang didapatkan adalah milik peminjam. Begitu pula segala kerugian yang dialami. Pemilik uang hanya berhak untuk mendapatkan uangnya kembali dan tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Namun, jika dengan tujuan mudharabah, maka haruslah dilakukan akad mudharabah yang benar secara syar’i, termasuk syarat-syarat lainnya, yang di antaranya ditentukannya pembagian keuntungan di antara keduanya dengan cara prosentasi yang jelas. Jika tidak demikian (bukan pinjaman dan bukan mudharabah-peny.) maka uang dan segala hasilnya adalah milik penanam modal dan pelaku perdagangan hanya mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia lakukan.

SOAL 1794:
Apakah uang yang didapatkan dari bank sebagai hasil dari uang yang mereka titipkan kepada bank sebagai modal dalam praktik mudharabah halal hukumnya, padahal bank yang berlaku saat ini tidak mempraktikkan sistem mudharabah murni, karena bank tidak menanggung kerugian yang terjadi?

JAWAB:
Sekadar tidak menanggung kerugian tidak meniscayakan ketidakabsahan mudharabah atau ketidakmurniannya (semu) sebab tidaklah bermasalah secara syar’i seorang pemilik modal atau wakilnya di saat akad mudharabah melakukan kesepakatan, bahwa pelaku dan pemutar modal tidak menanggung kerugian. Yang bertanggung jawab akan kerugian hanyalah pemilik modal saja (atau sebaliknya-peny.). Oleh karenanya, selama tidak terbukti, bahwa mudharabah yang dilakukan oleh bank sebagai wakil pemilik modal, adalah mudharabah semu dan tidak benar, maka ia dihukumi sah dan benar. Konsekuensinya, uang yang didapatkan oleh pemilik modal adalah halal hukumnya.

SOAL 1795:
Saya menyerahkan sejumlah uang kepada seorang pengusaha emas sebagai modal dalam jual-beli yang ia lakukan. Karena ia selalu mendapatkan keuntungan dalam usaha perdagangan yang ia lakukan, maka bolehkah saya setiap bulan menuntut keuntungan darinya? Jika hal itu bermasalah, bolehkah sebagai gantinya saya mengambil sejumlah perhiasan? Jika uang yang saya terima diserahkan kepada saya melalui seorang perantara, apakah masalah itu akan terangkat? Dan jika uang tersebut diberikan kepada saya sebagai hadiah, apakah masih bermasalah?

JAWAB:
Pada akad mudharabah disyaratkan adanya kejelasan pembagian keuntungan yang didapat oleh masing-masing pelaku perdagangan dan pemilik modal dengan prosentase yang jelas, seperti 1/3, 1/4, 1/2 atau lainnya. Oleh karenanya, jika ditentukan demikian maka mudharabah dihukumi sah. Tidak ada beda dalam hukum antara keuntungan yang diterima tiap bulan itu uang tunai, barang atau perhiasan. Begitu juga diterima sendiri atau melalui perantara orang lain. Dan sama saja antara ia terima uang tersebut sebagai keuntungan dari modal yang ia berikan atau pelaku perdagangan memberikan hadiah kepada pemilik modal karena ia telah memberikan modal kepadanya. Namun, boleh saja mereka melakukan kesepakatan agar pelaku perdagangan memberikan sebagian keuntungan (sementara) kepada pemilik modal sebagai pinjaman darinya kepadanya yang nanti di akhir masa mudharabah dilakukan perhitungan atasnya.

SOAL 1796:
Seseorang menerima sejumlah uang dari beberapa orang dengan niat mudharabah agar diperdagangkan dengannya dan mereka bersepakat agar keuntungan yang akan didapat dibagi dengan prosentase di antara mereka sesuai kadar uang yang dimiliki. Apa hukum pekerjaan ini?

JAWAB:
Penyerahan uang dilakukan dengan pengetahuan pemilik uang maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1797:
Bolehkah pada saat akad dilakukan, pemilik modal mensyaratkan pelaku perdagangan harus memberikan sejumlah uang kepada pemilik modal sebagai keuntungan dari modal yang diberikan kepadanya dan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangannya mereka melakukan kesepakatan (untuk menghalalkannya-peny.) dengan kata lain bolehkah dalam akad mudharabah lazim dilakukan syarat dan kesepakatan yang bertentangan dengan mudharabah itu sendiri?

JAWAB:
Jika maksud dari syarat adalah kesepakatan yang memiliki muatan, bahwa pemilik modal menghalalkan bagiannya (haknya) dari keuntungan yang ia dapatkan sesuai prosentase yang telah disepakati setelah ia mendapatkannya setiap bulan dari pelaku perdagangan, maka itu tidaklah bermasalah. Namun, jika maksud dari sayarat tersebut adalah penentuan dari pemilik modal bagian dirinya dari keuntungan adalah yang diberikan oleh pelaku perdagangan kepadanya setiap bulan, maka syarat ini bertentangan dengan konsekuensi mudharabah itu sendiri dan hukumnya batal.

SOAL 1798:
Seorang pedagang menerima sejumlah uang dari seseorang sebagai modal dengan akad mudharabah, dengan syarat ia menyerahkan kepadanya sebagian keuntungan dengan pembagian prosentase tertentu. Akhirnya, dengan uang dan modal darinya dan milik dirinya sendiri ia memutar roda perdagangan. Dari awal mereka tahu dan sadar, bahwa penentuan pembagian keuntungan di antara keduanya sangatlah sulit. Oleh karenanya, mereka bersepakat untuk melakukan kesepakatan bersama. Apakah akad mudharabah semacam ini sah hukumnya?

JAWAB:
Tidak memungkinkannya penentuan kadar keuntungan bulanan pemilik modal setiap bulannya tidak merusak keabsahan akad mudharabah, selama syarat-syarat lainnya terpenuhi. Pada dasarnya jika akad mudharabah dan syarat-syaratnya dilakukan dengan benar, setelah itu mereka sepakat untuk melakukan kesepakatan dalam hal keuntungan yang akan didapatkan, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1799:
Seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain dengan akad mudharabah dan ada orang ketiga yang menjadi penjamin atas uang tersebut. Pertanyaanya, jika suatu saat pelaku perdagangan melarikan diri dengan uang tersebut bersamanya, apakah pemilik berhak untuk menuntutnya dari penjamin?

JAWAB:
Adanya penjamin dalam sebuah akad mudharabah, seperti di atas tidaklah bermasalah. Konsekeunsinya jika pelaku perdagangan melarikan diri dengan membawa uang yang dia ambil sebagai modal dalam akad mudharabah, atau ia melakukan kesengajaan dan keteledoran yang menyebabkan hilangnya uang tersebut, maka pemilik modal berhak untuk menuntut uangnya dari penjamin.

SOAL 1800:
Jika seorang pedagang yang mendapatkan titipan modal dari beberapa orang dengan akad mudharabah, meminjamkan modal tersebut kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, baik seluruh modal atau modal yang didapatkan dari seorang tertentu, apakah ia dianggap telah melakukan ketidakjujuran atas semua orang yang telah mempercayakan penyerahan uangnya kepadanya?

JAWAB:
Dia telah dianggap tidak jujur pada orang yang ia pinjamkan uang miliknya, berkenaan dengan selainnya, maka ia masih dianggap sebagai orang yang jujur. Konsekuensi dari yang ia lakukan adalah dia bertanggung jawab atas uang tersebut.

PERBANKAN

SOAL 1801:
Jika bank di saat memberi pinjaman kepada kreditir mensyaratkan agar membayar lebih dari yang ia terima. Apakah seorang mukalaf yang akan meminjam berkewajiban untuk meminta izin dari hakim syar’i atau wakilnya? Bolehkah mengambil hutang dengan cara demikian pada kondisi tidak mendesak (tidak darurat)?

JAWAB:
Pada dasarnya untuk mendapatkan pinjaman tidak ada syarat adanya izin dari hakim syar’i, sekalipun pinjaman itu dari bank pemerintah. Secara hukum wadh’i perbuatan itu sah hukumnya, walaupun dianggap sebagai pinjaman riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya, baik dengan seorang Muslim atau non-Muslim dari (bank) pemerintah Islam atau tidak, kecuali pada kondisi yang mengharuskan hal itu (darurat) di mana seseorang boleh untuk melakukan yang haram. Meminjam yang hukumnya haram tidaklah menjadi halal dengan izin hakim syar’i. Bahkan izinnya tidak memiliki objek apa pun dalam hal ini. Yang bisa dilakukan oleh seorang mukalaf sehingga tidak melakukan yang haram adalah dengan tidak meniatkan pembayaran tambahan, sekalipun dia tahu, bahwa pemberi pinjaman pasti mengambil hal itu darinya. Hukum meminjam yang tidak riba tidaklah khusus pada kondisi darurat saja.

SOAL 1802:
Bank Perumahan RII memberikan hutang kepada masyarakat untuk membangun rumah, merenovasi atau membelinya. Setelah rumah dibeli, dibangun atau direnovasi, maka bank mengharuskan mereka membayarnya dengan menyicil (mengangsur) yang jumlahnya lebih besar dari yang mereka terima. Apakah kelebihan bayaran ini ada pembenarannya di dalam syariat?

JAWAB:
Uang yang diberikan oleh bank perumahan untuk membeli rumah atau membangunnya bukanlah uang pinjaman, namun ia diberikan dengan salah satu akad yang benar di dalam syariat, seperti ju’alah11 (sayembara), sewa dan sejenisnya, yang mana jika syarat-syarat akad tersebut dipenuhi, maka tidaklah bermasalah atas keabsahannya.

SOAL 1803:
Bank biasanya memberikan keuntungan (bunga) pada uang masyarakat yang disimpan padanya antara 3-20 %. Apakah boleh bunga tersebut dianggap sebagai ganti dari adanya inflasi yang menyebabkan turunnya nilai beli mata uang pada saat diambil oleh nasabah dibandingkan dengan nilai di saat menyerahkan, sehingga dengan demikian keluar dari hukum riba?

JAWAB:
Jika kelebihan (bunga) dan keuntungan yang diberikan oleh bank merupakan hasil dari pemutaran bank sebagai wakil dari para nasabah di bawah salah satu akad yang dibenarkan dan syar’i, maka itu bukanlah riba, namun keuntungan dari sebuah muamalah syar’i yang tidak bermasalah.

SOAL 1804:
Apa hukum bekerja di bank dengan sistem riba, bagi orang yang terpaksa bekerja di tempat tersebut karena tidak adanya pekerjaan di tempat lain yang dapat melangsungkan kehidupannya?

JAWAB:
Jika ia bekerja di bagian yang berhubungan dengan riba atau ada andil dalam merealisasikan transaksi riba, maka hukumnya tidak boleh. Sekadar tidak ada pekerjaan halal lain untuk melangsungkan kehidupannnya bukanlah pembenar untuk bermata pencaharian haram.

SOAL 1805:
Bank perumahan membelikan sebuah rumah bagi saya dengan syarat saya membayar kepadanya dengan cara menyicil (mengangsur). Apakah muamalah ini benar dan saya menjadi pemilik rumah tersebut?

JAWAB:
Jika bank membeli rumah tersebut untuk dirinya dan menjualnya kepada Anda dengan cara menyicil (mengangsur) dalam pembayarannya, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1806:
Beberapa bank memberi pinjaman untuk membangun bangunan dengan cara ikut serta dalam kepemilikan dengan salah satu akad yang ada. Kemudian mereka menetapkan adanya kelebihan (bunga) dalam pembayaran sekitar 5-8 %. Apa hukumnya?

JAWAB:
Mengambil pinjaman dari bank dengan niat kerjasama atau akad lain dari akad-akad yang benar secara syar’i tidaklah masuk dalam hukum hutang-piutang. Keuntungan yang diambil oleh bank dari muamalah semacam ini tidaklah dihukumi riba. Dengan demikian, mengambil uang dari bank di bawah salah satu akad yang dibenarkan untuk membangun atau membeli rumah tidak lah bermasalah. Jika uang tersebut didapatkan sebagai hutang dan adanya syarat untuk mengembalikannya dengan tambahan, maka sekalipun itu adalah riba dan haram hukumnya secara hukum taklifi, namun secara hukum wadh’i hutang-piutang itu adalah benar dan sah. Oleh karenanya, boleh hukumnya -mempergunakan uang hasil pinjaman tersebut.

SOAL 1807:
Apakah bunga yang diwajibkan untuk dibayar oleh kreditir (penerima kredit) di saat melunasi hutangnya kepada Bank RII halal hukumnya?

JAWAB:
Jika memang benar bahwa bank memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah) untuk membeli atau membangun rumah, atau pun untuk hal-hal lain sebagai hutang, maka tidak diragukan lagi akan keharaman praktik pengambilan bunga tersebut dan bank tidak berhak untuk menuntut hal itu. Namun sehemat kami, bank tidak memberinya sebagai hutang. Praktik yang dilakukan oleh bank adalah memberikan uang tersebut dengan salah satu akad muamalah seperti kerjasama, mudharabah, sewa, ju’alah atau pun yang semisal dengannya. Sebagai contoh, bank menyerahkan sebagian biaya membangun sebuah rumah sehingga bank menjadi mitra dalam kepemilikan rumah tersebut. Kemudian bank menjual bagian yang dimilikinya kepada mitranya itu dengan menyicil (mengangsur) selama 20 bulan atau menyewakan bagian miliknya kepada mitranya dengan harga sewa tertentu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh bank dan keuntungan yang diperolehnya dengan muamalah-muamalah tersebut tidaklah bermasalah dan tidak ada hubungannya dengan hutang-piutang dan bunga.

SOAL 1808:
Setelah bank memberikan kepada saya sejumlah uang untuk bekerjasama dalam sebuah proyek, setengah darinya saya serahkan kepada teman saya dengan syarat dia yang melunasi “bunga” yang harus dibayarkan kepada bank. Apa kewajiban saya?

JAWAB:
Jika bank memberikannya pada Anda sehingga ia memiliki saham dan bagian serta berkerjasama dengan Anda dalam proyek yang telah ditentukan, maka Anda tidak berhak untuk mempergunakannya untuk kepentingan lain, apalagi meminjamkannya kepada orang lain sebagai hutang. Namun, uang tersebut adalah amanat di tangan Anda yang harus Anda gunakan untuk keperluan yang telah ditentukan atau mengembalikannya kepada bank.

SOAL 1809:
Seseorang menerima sejumlah uang untuk kegunaan mudharabah dengan sebuah dokumen palsu, dengan syarat setelah berlalunya waktu tertentu ia harus mengembalikannya kepada bank dan ditambah dengan “bunganya.” Pertanyaannya, ketika bank tidak mengetahui akan kepalsuan dokumen tersebut, maka apakah hal itu dianggap sebagai hutang dan bunga yang harus ia bayar adalah riba? Apa hukumnya jika bank mengetahui hal itu, namun ia tetap memberinya?

JAWAB:
Jika pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan oleh bank salah satu syaratnya adalah keabsahan dan keaslian dokumen tersebut, di mana akad dilakukan atasnya, maka dengan asumsi, bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu, maka akad itu batal hukumnya. Konsekuensinya, uang yang diterima dari bank bukanlah hutang dan bukan pula mudharabah, namun dari hukum kewajiban menanggungnya adalah sama dengan sesuatu yang diterima dengan akad yang tidak benar (salah), maka semua keuntungan yang didapat darinya adalah milik bank. Ini semua jika pihak bank tidak tahu akan kepalsuan dokumen tersebut. Namun, jika bank mengetahui hal itu, maka uang yang diambil dihukumi sebagai barang gasab.

SOAL 1810:
Para nasabah yang menabung di bank dengan niat agar uang tersebut diputar oleh bank dengan salah satu akad muamalah, tanpa mengetahui secara terperinci bagiannya dari keuntungan, hanya saja disepakati agar setiap 6 bulan bagiannya dari keuntungan dibayarkan kepadanya. Bolehkah praktik semacam ini?

JAWAB:
Jika para nasabah yang menyimpan (mendeposit) uangnya di bank dengan cara, mereka telah mewakilkan kepada bank seluruh kebijakan dan wewenang termsauk menentukan jenis proyek pemutaran uangnya, serta penentuan bagiannya dari keuntungan, maka apa yang dilakukan oleh mereka dengan mendeposit uangnya di bank dan apa yang mereka dapatkan dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan uang tersebut dalam muamalah yang halal di dalam syariat, maka tidaklah bermasalah. Ketidaktahuan mereka akan bagian dan miliknya tidaklah merusak keabsahannya.

SOAL 1811:
Bolehkah menyimpan uang dengan niat deposito jangka panjang di bank-bank negara non-Islam yang merupakan musuh kaum Muslim atau menjalin persahabatan dan perdamaian dengan musuh kaum Muslim?

JAWAB:
Menyimpan di bank-bank negara non-Islam pada dasarnya tidaklah bermasalah dengan syarat tidak akan memperkuat perekonomian dan kekuatan politik mereka yang akan dipergunakan dalam rangka memusuhi Islam dan kaum Muslim. Jika tidak demikian (memang akan memperkuat-peny.) maka tidak diperbolehkan.

SOAL 1812:
Dengan memerhatikan sebagian bank yang ada di negara-negara Islam dimiliki oleh para tiran yang zalim dan sebagiannya adalah milik negara-negara kafir atau perusahaan-perusahaan swasta kaum Muslim atau non-Muslim, maka apa hukum melakukan praktik perbankan dengan masing-masing mereka?

JAWAB:
Melakukan transaksi yang halal di dalam syariat dengan bank-bank tersebut tidaklah bermasalah, namun praktik riba dan mengambil keuntungan dari hutang-piutang dengan bank-bank kaum Muslim tidaklah diperbolehkan, kecuali pemilik modalnya adalah para nasabah non-Muslim.

SOAL 1813:
Bank-bank Islami sesuai dengan aturan yang berlaku menerima deposito para nasabah dan mempergunakannya di salah satu muamalah yang benar dalam berbagai bidang perekonomian yang memberikan keuntungan kepada mereka dan hal itu halal hukumnya. Bolehkah seperti praktik yang sama, sejumlah uang diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya untuk mempergunakannya dalam berbagi bidang perekonomian seperti bank?

JAWAB:
Jika uang yang diserahkan kepada pihak lain itu sebagai hutang, yang disyaratkan agar pelaku perdagangan membayar kepadanya keuntungannya dalam jumlah prosentase tertentu setiap bulan atau setiap tahun, maka secara hukum taklifi haram hukumnya, sekalipun hutang-piutang itu sendiri pada dasarnya secara hukum wadh’i sah. Keuntungan yang didapatkan dari sebuah hutang adalah riba yang haram hukumnya secara syar’i. Namun, jika uang yang diserahkan kepada pihak lain (mitra kerja) dengan tujuan agar ia mempergunakannya di dalam sebuah pekerjaan halal, dengan syarat dan kesepakatan di dalam sebuah akad yang benar prosentasi tertentu dari keuntungan diberikan kepada pemilik uang, maka muamalah semacam ini sah dan keuntungan yang didapatkan halal hukumnya dan tidak ada perbedaan di dalam hukum antara bank atau personal.

SOAL 1814:
Jika sistem yang berlaku di dalam praktik sebuah bank adalah sistem riba, apa hukum menanam saham (deposito) di bank tersebut? Dan apa hukum mendapatkan kredit darinya?

JAWAB:
Menyimpan uang dengan niat simpanan kebaikan (qardhul hasanah tanpa bunga) atau menerima pinjaman dengan pinjaman kebaikan (tanpa bunga) tidaklah bermasalah. Namun, meminjamkan uang dengan sistem riba secara mutlak dari segi hukum taklifi haram hukumnya, sekalipun hutang-piutang itu sendiri secara hukum wadh’i sah.

SOAL 1815:
Sejumlah uang saya terima dari bank sebagai modal mudharabah. Bolehkah saya membeli rumah dari uang tersebut?

JAWAB:
Modal mudharabah adalah amanat pemiliknya di tangan pelaku pekerjaan dan usaha. Dia tidak berhak untuk mempergunakannya kecuali untuk perdagangan seperti yang disepakati. Dengan demikian jika ia mempergunakannya secara sepihak untuk kegunaan lain, maka hukumnya adalah hukum gasab.

SOAL 1816:
Seseorang yang mengambil uang dari bank untuk tujuan bisnis dengan syarat dia dan bank sama-sama berhak dalam keuntungan, jika orang tersebut mengalami kerugian, apakah bank juga bersamanya menanggung kerugian tersebut?

JAWAB:
Di dalam mudharabah kerugian yang menimpa modal adalah ditanggung pemiliknya dan ditutup dengan keuntungan yang didapatkan. Namun, tidaklah bermasalah jika disepakati, bahwa pelaku bisnis itulah yang menanggung semua kerugian.

SOAL 1817:
Seseorang membuka rekening di sebuah bank. Setelah berlalu beberapa waktu ada tambahan “bunga” pada rekeningnya. Apa hukum mengambil uang tersebut?

JAWAB:
Jika uang tersebut ia simpan dengan niat menghutangkan dengan syarat mendapatkan bunga atau itulah yang ada di dalam benaknya atau memang ia menabung dan menyimpan dengan tujuan mendapatkan bunga, maka tidaklah diperbolehkan, karena bunga itu merupakan riba yang haram hukumnya di dalam syariat. Namun, jika ia lakukan tidak untuk itu maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1818:
Pada sebagian bank dilakukan sebuah praktik demikian, siapa yang menabung setiap bulan dengan jumlah tertentu di rekeningnya dan ia tidak pernah mengambilnya selama 5 tahun, maka setelah 5 tahun bank akan memberikan sejumlah uang kepadanya seumur hidupnya. Apa hukum praktik semacam ini?

JAWAB:
Praktik demikian tidak memiliki pembenaran di dalam hukum syariat, bahkan itulah dia praktik riba.

SOAL 1819:
Apa hukum deposito jangka panjang yang memiliki keuntungan prosentase tertentu?

JAWAB:
Tidaklah bermasalah jika para nasabah melakukan hal itu dengan niat akan dipergunakan dalam salah satu akad muamalah yang halal.

SOAL 1820:
Jika seseorang mengambil sejumlah uang dari bank dengan dalih akan dipergunakan pada kegunaan khusus, yang mana hal itu ia lakukan sekadar formalitas saja, karena yang penting baginya adalah mendapatkan uang tersebut untuk ia pergunakan pada urusan-urusan lain atau setelah ia menerima uang tersebut ia bertekad untuk mempergunakannya pada urusan yang lebih penting. Apa hukum hal ini?

JAWAB:
Jika penyerahan dan penerimaan uang dilakukan sebagai hutang-piutang, maka dalam semua asumsi di atas benar dan sah. Uang itu menjadi milik peminjam. Oleh karenanya, penggunaannya bergantung pada keinginannya, sekalipun disyaratkan ia menggunakannya pada urusan tertentu, maka ia wajib secara hukum taklifi untuk melakukannya sesuai dengan yang disepakati. Namun, jika penerimaan dan penyerahan itu dilakukan dengan niat mudharabah, misalnya atau sebagai bentuk kerjasama, maka akad yang dilakukan hanya sekadar formalitas saja maka itu tidak benar dan tidak sah hukumnya. Konsekuensinya, uang tersebut adalah milik bank, maka siapasaja yang merimanya tidak memiliki hak untuk mempergunakannya. Begitu juga jika uang yang diterima tersebut diterima dengan niat akad sungguh-sungguh, maka uang tersebut nmerupakan amanat di tangannya yang mana ia tidak berhak untuk mempergunakannya untuk urusan lainnya.

SOAL 1821:
Seseorang menerima sejumlah uang untuk tujuan mudharabah dari sebuah bank. Setelah berlalu beberapa waktu, uang yang ia terima dan bagian bank dari keuntungan ia bayarkan kepada bank dengan cara menyicil (mengangsur). Namun, pegawai bank yang bertugas yang menerima cicilan tersebut mengambilnya untuk dirinya dan membatalkan dokumen yang ada sebagai formalitas. Di pengadilan ia mengakui hal itu. Apakah sampai saat ini pelaku perdagangan berkewajiban untuk menyerahkannya kepada bank?

JAWAB:
Jika cicilan kepada bank telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawai bank tidak disebabkan oleh kesalahan kreditir dalam melaksanakan aturan pembayaran, maka setelah ia bayarkan cicilan itu, ia tidak berkewajiban untuk menanggung apa-apa. Namun, pegawai itulah yang berkewajiban untuk membayarkan hal itu.

SOAL 1822:
Apakah bank wajib memberitahu pemilik rekening yang mendapatkan undian, bahwa dia mendapatkannya?

JAWAB:
Bergantung pada aturan bank. Jika pemberian hadiah bergantung pada hal itu, sehingga si pemilik rekening datang untuk mengambilnya, maka bank wajib memberitahu padanya.

SOAL 1823:
Bolehkah secara syar’i para pegawai bank mengambil sebagian keuntungan yang didapat oleh para nasabah, baik secara pribadi atau lembaga?

JAWAB:
Jika keuntungan itu adalah milik bank, maka hukumnya bergantung pada aturan yang berlaku. Namun, bila keuntungan itu milik para nasabah, maka haruslah mendapatkan izin dari pemiliknya.

SOAL 1824:
Beberapa bank setiap bulan mmberikan “bunga” kepada para nasabah yang menyimpan uangnya padanya. Dengan memerhatikan kadar bunga itu sudah dipastikan sekalipun sebelum dijalankan dalam bidang perekonomian tertentu. Selain itu, pemilik modal tidak ikut serta dalam kerugian yang ditimbulkan karena pekerjaan. Bolehkah menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan? Ataukah karena yang dilakukan adalah riba, maka transaksi itu haram hukumnya?

JAWAB:
Jika penyerahan uang tersebut kepada bank dilakukan sebagai hutang kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka jelaslah, bahwa itu adalah hutang-piutang riba yang secara hukum taklifi haram hukumnya. Keuntungan yang didapatkan juga adalah riba dan haram hukumnya. Namun, jika deposito yang dilakukan bukan untuk hutang-piutang, melainkan dengan tujuan agar uang tersebut dipergunakan oleh bank dalam salah satu transaksi perkonomian yang syar’i, maka tidaklah bermasalah. Penentuan bank akan keuntungan sebelum dimulainya transaksi dan pemutaran uang, begitu pula tidak ikut sertanya pemilik uang akan kerugian yang mungkin terjadi, tidaklah merusak keabsahan transaksi tersebut.

SOAL 1825:
Jika seorang mukalaf mengetahui, bahwa aturan yang berlaku dan berjalan di sebuah bank berkenaan dengan mudharabah dan penjualan dengan kredit tidak dilakukan dengan cara yang benar oleh pegawai bank, apakah boleh menyimpan uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan?

JAWAB:
Jika kita asumsikan, seorang mukalaf mengetahui, bahwa para pegawai bank menjalankan uang dalam muamalah yang tidak benar, maka menyerahkan uang dan mengambil keuntungan darinya tidaklah boleh. Namun, dengan memerhatikan banyaknya uang yang disimpan di bank oleh pemiliknya dan banyaknya jenis muamalah yang dilakukan oleh bank, pada saat yang sama kita tahu, bahwa banyak juga di antara muamalah itu dilakukan dengan benar secara syar’i, maka untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu tentu sangatlah sulit.

SOAL 1826:
Sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah melakukan kesepakatan dengan para pegawainya, setiap bulannya mereka mengurangi gaji karyawannya untuk dijadikan deposito di salah satu bank dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada mereka sesuai jumlah kepemilikan modal masing-masing. Sahkah apa yang mereka lakukan? Dan apa hukum keuntungan yang didapatkan?

JAWAB:
Jika penyerahan kepada bank dilakukan sebagai hutang kepada bank dengan syarat adanya keuntungan atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau itulah yang mendasarinya, maka hukumnya haram dan keuntungan yang didapat adalah riba yang haram hukumnya. Konsekuensinya, menerima dan menggunakan uang tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika simpanan di bank itu dilakukan untuk tujuan lain yang halal, seperti menjaga keamanan uang mereka, mereka pun tidak mensyaratkan adanya keuntungan (bunga), dan tidak pula mengharapkan hal itu, melainkan bank sendiri yang memberikan bunga itu kepada mereka sebagai hasil keuntungan bank atas pekerjaan yang melakukan dalam muamalah yang benar, maka mengambil bunga dan keuntungan itu tidaklah bermasalah dan menjadi milik mereka.

SOAL 1827:
Benarkah apa yang dilakukan oleh bank dalam rangka mendorong orang agar menyimpan padanya, dengan menjanjikan para nasabah yang tidak mengambil uangnya dari rekeningnya selama enam bulan, maka ia akan mendapatkan berbagai kemudahan dari bank?

JAWAB:
Memberikan janji-janji semacam ini dan memberikan berbagai kemudahan yang dilakukan oleh bank dalam rangka mendorong orang untuk menyimpan uangnya, tidaklah bermasalah.

SOAL 1828:
Kadang-kadang di saat melakukan pembayaran rekening listrik, air atau lainnya selain jumlah yang harus dibayarkan, ada lagi sejumlah uang yang tersisa (kembalian) pada bank, misalnya jumlah yang harus dibayarkan 80 tuman, namun orang menyerahkan uang 100 tuman, sisanya dia tidak memintanya dan pegawai bank juga tidak mengembalikannya. Bolehkah pegawai bank mengambil uang tersebut untuk dirinya?

JAWAB:
Uang-uang itu adalah milik orang-orang yang membayar yang mana pegawai yang menerimanya berkewajiban untuk mengembalikannya kepada mereka, jika diketahui dengan jelas pemiliknya. Jika tidak diketahui lagi, maka uang tersebut hukumnya adalah hukum uang yang tidak jelas pemiliknya dan pegawai tersebut tidak boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri, kecuali dipastikan, bahwa mereka telah memberikan kepadanya uang-uang tersebut atau mereka tidak menginginkannya lagi.

Hadiah Bank

SOAL 1829:
Sejumlah uang saya simpan di Bank “Melliy” setelah beberapa lama bank memberikan saya sejumlah uang sebagai hadiah. Apa hukumnya?

JAWAB:
Menerima hadiah dan mempergunakannya tidaklah bermasalah.

SOAL 1830:
Ada sejumlah hadiah yang diberikan kepada para nasabah. Apa hukum menerimanya? Kalau memang boleh, apakah ada kewajiban mengeluarkan khumusnya?

JAWAB:
Menyimpan uang di “simpanan kebaikan” dan menerima hadiah darinya tidaklah bermasalah. Hadiah tidaklah diwajibkan khumus darinya.

SOAL 1831:
Jika para pemilik rekening karena tidak mengetahui atau karena sebab lain tidak datang untuk mengambil hadiah miliknya, bolehkah bank menggunakannya dan membagi-bagikannya di antara para pegawai dan stafnya?

JAWAB:
Bank dan para pegawainya tidak berhak untuk menggunakan hadiah milik pemenang tanpa mendapatkan izin dari mereka.

Hukum Cek dan Giro

SOAL 1834:
Apa hukum muamalah dengan cek dan giro mundur dengan uang tunai dan lebih murah dari nominal yang tertera seperti yang umum dilakukan saat ini?

JAWAB:
Menjual cek mundur atau giro secara tunai dengan harga lebih murah dari nominal yang tertera yang dilakukan oleh pemberi piutang kepada yang berhutang tidaklah bermasalah, namun menjualnya kepada orang ketiga tidaklah boleh.

SOAL 1835:
Apakah cek hukumnya sama seperti uang, sehingga jika yang punya hutang menyerahkannya kepada pemberi piutang, maka ia akan terbebas dari hutangnya?

JAWAB:
Cek tidaklah berkedudukan seperti uang tunai. Karenanya, sebuah hutang akan dianggap lunas dengan diserahkannya cek tersebut oleh yang berhutang kepada pemberi piutang atau harga barang yang dijual akan dianggap telah dibayar oleh pembeli kepada penjual, jika memang dalam pandangan umum bahwa menerima cek dianggap sebagai menerima uang tunai. Dalam hal ini akan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya dan antara satu orang dengan orang lainnya.

ASURANSI

SOAL 1836:
Apa hukum asuransi jiwa?

JAWAB:
Secara hukum tidaklah dilarang.

SOAL 1837:
Bolehkah orang lain yang bukan keluarga kita memanfaatkan buku (kartu) asuransi pengobatan? Dan bolehkah kita menyerahkan buku (kartu) asuransi pengobatan kita kepada orang lain?

JAWAB:
Mempergunakan buku (kartu) asuransi hanya diperbolehkan bagi orang yang telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan yang akan memberikan pelayanan kesehatan baginya. Pemanfaatan orang lain darinya mewajibkan baginya untuk menanggungnya.

SOAL 1838:
Sebuah perusahaan asuransi melakukan sebuah akad dan kesepakatan asuransi jiwa dengan seorang peserta asuransi, di mana pada saat ia wafat, perusahaan tersebut berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada orang-orang yang telah ditentukan. Apabila saat ini orang tersebut memiliki tanggungan hutang, sementara harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk melunasinya, bolehkah para pemberi piutang mengambil dari uang tersebut?

JAWAB:
Dalam hal ini yang berlaku adalah yang telah menjadi kesepakatan dengan perusahaan asuransi jiwa. Jika ia bersepakat untuk memberi kepada orang yang telah ditentukan baik satu orang atau lebih setelah kematiannya, maka uang tersebut tidaklah memiliki hukum sama dengan harta peninggalan orang yang sudah mati, namun hukumnya adalah uang yang telah dikhususkan menjadi milik orang yang telah ditentukan namanya itu.

ASET NEGARA

Pegawai Negeri

Hukum-hukum Wakaf

Syarat-syarat Wakaf

Syarat-syarat Penanggung jawab Wakaf

Syarat-Syarat Barang Yang Diwakafkan

Syarat-Syarat Penerima Wakaf

Sigat (pernyataan) Wakaf

Menjual Barang Wakaf dan Mengubahnya

KUBURAN