Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei Kamis (8/3) pagi dalam pertemuan dengan ketua dan anggota Dewan Ahli Kepemimpinan (Majles-e Khebregan-e Rahbari) mengapresiasi partisipasi besar rakyat Iran dalam pemilihan legislatif 2 Maret lalu yang dilandasi dengan kearifan. Beliau menyebut partisipasi mayoritas rakyat dalam pemilu legislatif periode sembilan ini sebagai bukti dukungan rakyat kepada sistem kenegaraan ini dan menunjukkan kepercayaan penuh rakyat kepada pemerintahan Islam.
"Ibarat tamparan yang menggugah, partisipasi rakyat ini menyadarkan mereka yang bermimpi dan tenggelam dalam khayalan terkait negara ini, masa depannya dan rakyat. Fakta ini telah mengungkapkan realita yang sebenarnya," kata beliau.
Ayatollah al-Udzma Khamenei menandaskan, pada pemilu 2 Maret yang lalu, saat berhadapan dengan kubu lawan, rakyat Iran mengerahkan seluruh kekuatan iman dan kearifan. Dengan langkah dan gerakan yang agung bangsa ini berhasil menggagalkan semua agenda musuh yang sudah dijalankan sejak beberapa bulan lalu.
Beliau menyebut partisipasi luas rakyat Iran dalam pemilu sebagai rahmat Allah yang diturunkan ke negeri ini. "Anugerah ini harus disyukuri," imbuh beliau.
Pemimpin Besar Revolusi Islam menyinggung sistem kerakyatan dan demokrasi agama seraya menegaskan, pemilihan umum adalah salah satu pilar utama bagi sistem kenegaraan. Demokrasi agama bersandar pada pemilihan umum. Karena itu, semua orang yang meyakini dan mendukung pemerintahan Islam ini memandang partisipasi dalam pemilu sebagai kewajiban, meskipun dia punya sejumlah kritikan atas kondisi yang ada.
Seraya menjelaskan pengaruh dari partisipasi luas rakyat dalam pemilu Jum'at lalu, Ayatollah al-Udzma Khamenei mengatakan, mereka yang ikut memberikan suara pada pemilu selain telah melaksanakan kewajibannya juga menunjukkan pemahaman mereka yang tepat.
Menyinggung pernyataan Presiden AS beberapa waktu lalu yang mengaku tidak memikirkan perang dengan Iran, Rahbar menandaskan, "Pernyataan itu adalah pernyataan baik yang menunjukkan dia sudah keluar dari alam khayal. Tapi dalam kelanjutan pernyataannya Presiden AS mengklaim hendak menundukkan bangsa Iran lewat sanksi, yang tentunya menunjukkan dia masih terlelap dalam khayalan."
Anggapan seperti itu, imbuh beliau, akan merugikan para petinggi AS sendiri dan mengacaukan perhitungan mereka. Sebab, kubu lawan khususnya AS dalam 33 tahun ini lewat sanksi khususnya sanksi yang diperketat dalam setahun terakhir berusaha memisahkan rakyat dari pemerintahan. Tapi pada pemilu yang lalu mereka sudah menyaksikan kuatnya hubungan rakyat dengan pemerintahan Islam.
Menurut beliau, salah satu masalah penting di balik pemilu adalah tingkat kepercayaan rakyat yang kuat kepada pemerintahan Islam. Pemimpin Besar Revolusi Islam mengatakan, "Setelah pemilu yang diwarnai rangkaian kerusuhan tahun 2009, sebagian kalangan membuat prediksi tentang krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Islam. Tapi pemilu 2 Maret adalah jawaban yang telak dan jelas akan kesalahan prediksi dan dugaan itu."
Beliau menambahkan, "Meskipun pemilu Jum'at lalu adalah pemilu legislatif namun setiap suara yang diberikan rakyat berarti dukungan kepada pemerintahan Islam. Partisipasi mayoritas rakyat yang mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang merupakan salah satu partisipasi rakyat terbesar dalam pemilu sejak 33 tahun lalu dan ini membuktikan kepercayaan penuh rakyat kepada pemerintahan Islam."
Di bagian lain pembicaraannya, Ayatollah al-Udzma Khamenei berpesan kepada para wakil rakyat di parlemen untuk selalu menyadari tugas berat yang mereka emban khususnya parlemen yang dibentuk lewat pemilu dengan partisipasi besar rakyat.
"Mereka yang terpilih harus melaksanakan semua tugas yang diemban dengan baik seperti menyusun undang-undang yang membantu menyelesaikan kesulitan yang ada dengan arif dan bijak," seru beliau.
Tak lupa beliau menyampaikan pesan untuk bekerja dengan cerdas dan ikhlas. "Keikhlasan dan semangat menjalankan kewajiban harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah dan kerja para pejabat di tiga lembaga negara, maupun mereka yang aktif di medan rohani dan militer," tandas beliau.
Rahbar menolak anggapan sebagian kalangan yang menyebut demokrasi dan kerakyatan sebagai sistem yang lahir di Dunia Barat. Menurut beliau, demokrasi dan kerakyatan di Barat dan di pemerintahan Islam memang memiliki kesamaan bentuk. Tapi sumber dan landasan pijakannya berbeda.
Beliau menjelaskan, demokrasi agama mengedepankan suara rakyat karena agama memang menghargai kehormatan manusia. Kerangka pelaksanaan demokrasi agama berbeda secara substansi dengan demokrasi Barat. Sebab, kerangka demokrasi Barat sarat dengan kezaliman.
Pemimpin Besar Revolusi Islam menyinggung kebijakan negara-negara Barat yang menganggap pengingkaran bahkan keraguan akan kebenaran kisah Holocaust sebagai kejahatan, sementara di saat yang sama mereka menafikan hak untuk memprotes pelecehan terhadap Nabi Saw. Hal itu, menurut beliau, menunjukkan kesalahan dan kezaliman asas demokrasi dan kerakyatan versi Barat.
Contoh lain, kata beliau, adalah larangan mengenakan jilbab di lingkungan kerja bagi muslimah di Dunia Barat. Sementara, dalam sistem demokrasi agama, ajaran syariat dan hukum Ilahi harus dilaksanakan untuk mengatur kehidupan individu dan sosial umat manusia.
"Dalam sistem kenegaraan seperti ini, semua perkara yang meliputi lembaga penyusun undang-undang maupun eksekutif dipilih oleh rakyat. Pemerintahan Republik Islam berusaha menerapkan aturan ini secara penuh dan sejalan dengan ajaran Islam," tegas beliau.
Di awal pertemuan, Ketua Dewan Ahli Kepemimpinan Ayatollah Mahdavi Kani dalam pembicaraannya mengapresiasi partisipasi luas rakyat Iran dalam pemilu legislatif 2 Maret lalu. Menurutnya, bimbingan dan seruan Pemimpin Besar Revolusi Islam punya peran besar dalam mendorong kehadiran rakyat di tempat-tempat pemungutan suara.
Mahdavi Kani dalam pembicaraannya mengutip kata-kata Imam Khomeini (ra) bahwa salah satu pilar utama revolusi dan negara adalah keterlibatan rakyat di tengah medan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Ahli Kepemimpinan Ayatollah Mohammad Yazdi menyampaikan laporan dari pertemuan dua hari Dewan Ahli Kepemimpinan.