Imam Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, pada sore hari ini (Rabu, 8/1) dalam pertemuan dengan Tuan "Muhammad Shia al-Sudani", Perdana Menteri Irak, mengungkapkan apresiasi terhadap langkah-langkah baik yang telah diambil oleh PM al-Sudani untuk pembangunan dan keamanan, dan berkata: "Semakin maju dan aman Irak, semakin menguntungkan bagi Republik Islam Iran."

Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai agama dan etnis di Irak dan menyebutnya sangat penting, serta mengatakan kepada PM al-Sudani: "Seperti yang Anda tekankan, Hashd al-Shaabi juga merupakan salah satu elemen penting kekuatan di Irak yang harus terus dipelihara dan diperkuat."

Pemimpin Revolusi Islam menganggap keberadaan pasukan pendudukan Amerika di Irak sebagai ilegal dan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan pemerintah Irak, dan menegaskan: "Tanda-tanda dan bukti menunjukkan bahwa Amerika berusaha untuk mengukuhkan dan memperluas kehadiran mereka di Irak, yang harus dilawan dengan tegas."

Ia juga menyebutkan bahwa dalam perkembangan situasi di kawasan, terutama di Suriah, peran negara-negara asing sangat terlihat, dan mengatakan: "Peran negara asing dalam masalah ini sangat jelas."

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Islam Iran Pezesykian, Shia al-Sudani, Perdana Menteri Irak, dengan senang hati mengungkapkan harapannya bahwa pembicaraan dan kesepakatan yang telah dicapai di Teheran dapat semakin memperluas dan memperdalam hubungan kedua negara.

Perdana Menteri Irak menyebutkan "rakyat", "Hashd al-Shaabi", "persatuan dan kesatuan nasional", serta "ulama" sebagai elemen-elemen kekuatan di Irak dan, merujuk pada agresi rezim Zionis di Gaza dan Lebanon, menegaskan: "Posisi prinsipil Irak adalah mendukung rakyat Gaza dan Lebanon serta perlawanan di kawasan."

PM Al-Sudani juga mengomentari perkembangan di Suriah dan peran negara-negara asing dalam perkembangan tersebut, dan menegaskan: "Posisi Irak selalu mendukung kehendak rakyat Suriah serta menjaga kemerdekaan dan integritas wilayah negara tersebut dan pembentukan pemerintahan inklusif." [AM]