Pemimpin Revolusi Islam, pagi ini (Minggu, 21/7) dalam pertemuan dengan Presiden dan anggota DPR, menekankan delapan poin penting: «Perlunya Akuntabilitas DPR», «Interaksi Konstruktif antara DPR dan Pemerintahan Baru», «Suara Seragam dari Semua Elemen Negara dalam Masalah Penting», «Penerapan Etika dalam Diskusi DPR dan Aktivitas Anggota DPR», «Kewajiban dan Larangan dalam Legislasi», «Pengawasan Tanpa Kelebihan atau Kekurangan», «Kegiatan Efektif Komisi Pengawas Kinerja Anggota DPR», dan «Keterlibatan DPR dalam Masalah Global dan Kebijakan Luar Negeri». Ia berharap dengan adanya rasa tanggung jawab bersama dari Presiden Terpilih dan DPR, akan terbentuk kabinet yang terdiri dari individu yang beriman, efektif, revolusioner, penuh harapan untuk masa depan, dikenal dengan integritas dan kejujuran, memiliki pandangan nasional, dan memiliki keyakinan mendalam terhadap Republik Islam serta mampu memajukan masalah negara dan rakyat.

Ayatullah Khamenei dalam pertemuan ini yang merupakan pertemuan pertama DPR ke-12 dengan Pemimpin Revolusi Islam, menyebutkan posisi DPR sebagai sangat penting dan sensitif dan menambahkan: “DPR, meskipun sering dianggap hanya sebagai penanya, sebenarnya seperti lembaga pengambil keputusan lainnya harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kinerjanya di hadapan Tuhan dan rakyat.”

Ia menambahkan: “Tentu saja, kita tidak memiliki mekanisme khusus untuk akuntabilitas DPR terhadap rakyat, tetapi kita bisa melihat kepuasan atau ketidakpuasan rakyat melalui reaksi mereka terhadap kinerja DPR.”

Pemimpin Revolusi menambahkan: “Di masa lalu, beberapa anggota DPR tidak disukai rakyat dan karena itu dianggap kurang baik di mata rakyat; oleh karena itu, setiap anggota harus menyesuaikan perilaku, pidato, sikap, dan kinerjanya dengan mempertimbangkan kebutuhan akan akuntabilitas.”

Keterpaduan dan interaksi konstruktif antar lembaga merupakan poin kedua yang dijelaskan oleh Pemimpin Revolusi. Ia mengatakan: “Berbagai elemen sistem harus membentuk sebuah kesatuan yang terpadu, yang memerlukan interaksi dan kerjasama, bahkan kadang-kadang pengertian dan toleransi.”

Imam Ali Khamenei menyebutkan bahwa kesatuan elemen sistem adalah kebutuhan negara, sistem, dan rakyat, serta merujuk pada kehadiran Presiden Terpilih sebagai perwakilan DPR ke-12 dalam pertemuan ini, menambahkan: “Seperti yang selalu saya ajak DPR untuk berinteraksi secara konstruktif dengan pemerintah, saya juga mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan DPR.”

Pemimpin Revolusi menyebutkan keberhasilan Dr. Pezesykian dalam masalah ekonomi, budaya, internasional, dan bidang lainnya sebagai keberhasilan bersama dan mengatakan: “Kita semua harus membantu Presiden Terpilih dalam menjalankan tugasnya dan benar-benar meyakini bahwa keberhasilannya adalah kemenangan bagi kita semua.”

Rahbar menggarisbawahi kebutuhan akan kesatuan pendapat dalam masalah penting dari semua elemen negara dan menambahkan: “Ada sebagian orang yang mencari tanda-tanda perpecahan dalam pernyataan para pejabat; elemen negara harus membuat mereka kecewa mereka dengan satu suara.”

Ayatullah Khamenei juga menyebutkan penerapan etika dalam diskusi DPR sebagai hal yang sangat penting dan mengatakan: “DPR harus menjadi pusat penyebaran gelombang positif dan penyebaran ketenangan dalam opini publik dan harus menghindari pengulangan tindakan negatif yang dilakukan oleh beberapa anggota pada periode sebelumnya, seperti citra negatif dan pesimisme, yang bisa membuat pikiran rakyat menjadi tegang.”

Ia menambahkan: “Perilaku dan ucapan anggota di luar DPR dan ruang maya juga harus menjaga keamanan psikologis rakyat, membangun persatuan, memberikan ketenangan, dan menyemangati bangsa.”

Pentingnya Kewaspadaan Pejabat dan Politisi Negara

Pemimpin Revolusi Islam, dalam pernyataan penting mengenai kewaspadaan para pejabat dan politisi negara, menambahkan: Kami mengetahui bahwa "pasukan siber musuh yang merupakan musuh bersama semua orang Iran" menyerang di bawah topeng sebagai pesaing dan faksi politik negara, atau individu yang dipercaya secara agama dan politik oleh faksi-faksi tersebut untuk menghina mereka guna memprovokasi kemarahan dan membuat mereka membalas; oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap semua yang kita lihat di ruang maya sebagai hasil dari pesaing politik kita.”

Kewajiban dan Larangan dalam legislasi adalah poin keempat yang disampaikan Pemimpin Revolusi kepada anggota DPR. Ia menyebutkan bahwa legislasi adalah tugas utama DPR, yang bertujuan untuk menentukan arah dan menyusun peta jalan untuk seluruh kekuasaan dan lembaga negara, dan menambahkan: “Tujuan legislasi haruslah kemajuan negara dan pelayanan kepada rakyat.”

Ayatullah Khamenei menekankan pentingnya pemanfaatan sebanyak mungkin ahli dan menganggap undang-undang harus jelas dan tidak dapat ditafsirkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelanggar hukum, serta mengatakan: “Undang-undang harus disetujui dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya negara serta harus dapat dilaksanakan.”

Kesesuaian undang-undang dengan dokumen-dokumen tingkat tinggi dan penghindaran dari penumpukan undang-undang adalah dua poin lain yang disampaikan Pemimpin Revolusi mengenai legislasi. Ia juga menganggap bahwa penyampaian rancangan undang-undang yang berlebihan dapat menimbulkan masalah dan mengatakan: “Konstitusi memberi DPR kebebasan untuk menyusun rancangan undang-undang, namun dalam hal ini, rancangan undang-undang harus dibatasi untuk menghindari penumpukan undang-undang dan antrean panjang.”

Pemimpin Revolusi memberikan peringatan terkait kebutuhan akan undang-undang dalam situasi darurat, mengatakan: “Kadang-kadang pemerintah memerlukan undang-undang untuk kebutuhan mendesak terkait hubungan internasional atau masalah ekonomi dan pembangunan, dalam kasus ini sering kali mereka mengambil jalan yang mudah dengan mencari izin dari Pemimpin, yang sebenarnya hanya diberikan dalam situasi darurat; namun, lebih baik jika DPR juga mempercepat proses legislasi dalam situasi darurat.”

Ayatullah Khamenei merujuk pada pengumuman kebijakan legislasi umum di tahun-tahun sebelumnya dan menyebutkan bahwa pelaksanaannya memerlukan pembentukan undang-undang dan menambahkan: “DPR belum melakukan legislasi dalam hal ini dan pekerjaan ini harus dilakukan lebih cepat.”

Pengawasan Legislatif atas Eksekutif

Poin berikutnya dalam pernyataan Pemimpin Revolusi adalah mengenai pengawasan DPR terhadap kekuasaan eksekutif dengan menggunakan alat seperti interpelasi, peringatan, dan investigasi. Ia memberikan dua peringatan kepada anggota DPR: “Pertama, tujuan dari pengawasan adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintah; oleh karena itu, sama sekali tidak boleh masalah politik, pribadi, atau faksi digunakan untuk menggunakan alat pengawasan, dan kedua: Hindari ekstrem dan jaga keadilan dalam pengawasan.”

Dalam rekomendasi keenam kepada anggota DPR ke-12, beliau mengatakan: “Kadang-kadang dengan perilaku salah seorang anggota, semua 290 anggota menjadi tersangka dan seluruh DPR kehilangan kepercayaan rakyat, yang merupakan alasan pembentukan komisi pengawas kinerja anggota untuk mencegah hal ini dan jika terjadi, mengatasi masalah tersebut, tetapi harapan dari komisi ini belum terpenuhi.”

Dalam rekomendasi ketujuh, Ayatullah Khamenei mengacu pada kapasitas penting DPR dalam masalah internasional dan kebijakan luar negeri, mengatakan: “DPR adalah kekuatan besar yang digunakan oleh pemerintah dunia dalam interaksi mereka. Misalnya, dalam meja perundingan, penolakan DPR atau undang-undang yang disahkan menjadi argumen pertahanan atau pembenaran posisi mereka.”

Pemimpin Revolusi menggarisbawahi bahwa DPR dapat memperkuat posisi pemerintah dalam masalah luar negeri dan menambahkan: “Salah satu tindakan baik dan berdampak dari DPR dalam kebijakan luar negeri adalah Undang-Undang Langkah Strategis DPR ke-11; meskipun beberapa orang mengkritik dan menilai negatif undang-undang ini, kritik tersebut sama sekali tidak berdasar dan pengesahan undang-undang tersebut adalah langkah yang sangat tepat.”

Ia menilai berbagai peran anggota dalam perubahan global dan diplomasi, seperti perjalanan dan pertemuan Presiden serta anggota DPR, termasuk kehadiran Presiden DPR dalam pertemuan BRICS baru-baru ini sebagai berdampak, dan mengatakan: Kadang-kadang bahkan sebuah pernyataan atau pidato anggota dalam masalah kebijakan luar negeri bisa sangat penting dan berpengaruh.

Ayatullah Khamenei menyebutkan bahwa pemanfaatan dukungan DPR oleh pemerintah adalah hal umum di dunia, dan memberikan contoh undang-undang sanksi menyeluruh Amerika terhadap Republik Islam yang dikenal sebagai "CISADA" yang disahkan oleh DPR Amerika, dan Presiden Demokrat saat itu yang dikenal sebagai sosok yang licik dan lebih cerdik daripada pejabat kami menandatanganinya, meskipun dia mengklaim bekerja sama dengan Iran dan seharusnya tidak menandatanganinya.

Peran Majelis dalam Menghadapi Sanksi dan Urgensi Pembentukan Kabinet

Pemimpin Revolusi Islam menyebutkan bahwa DPR memiliki kesempatan dan peran untuk mengatasi sanksi yang sering dibahas selama masa pemilihan oleh calon dan perwakilan mereka serta di kalangan masyarakat. Ia mengatakan: "Kita dapat mengatasi sanksi dengan cara-cara yang terhormat dan lebih dari itu, menetralkan sanksi tersebut. Seperti yang telah kami sampaikan berkali-kali, menghapus sanksi bukanlah tugas kita, dan kita harus mencari solusi untuk menghapusnya. Namun, menetralkan sanksi ada di tangan kita dan ada banyak cara baik untuk itu yang telah diambil oleh beberapa pejabat pemerintah dengan hasil yang baik. DPR juga dapat memainkan peran dalam hal ini."

Poin kedelapan dan terakhir dari Pemimpin Revolusi mengenai pekerjaan mendesak DPR adalah memberikan kepercayaan kepada kabinet yang dipimpin oleh Dr. Pezesykian. Ia menilai penetapan kabinet secepat mungkin setelah menyelesaikan hal-hal yang diperlukan sebagai hal yang bermanfaat dan penting, serta mengatakan: "Dalam hal ini, baik anggota DPR maupun Presiden terpilih dan terhormat memiliki tanggung jawab yang berat."

Ayatullah Khamenei menjelaskan mengenai fitur dan kriteria penting untuk individu yang akan menjadi menteri dan memimpin bidang ekonomi, budaya, pembangunan, dan produksi. Ia mengatakan: "Kita harus menunjuk seseorang yang terpercaya, jujur, beriman, dan benar-benar percaya pada Republik Islam."

Pemimpin Revolusi menambahkan: "Keimanan adalah indikator penting, harapan akan masa depan dan pandangan positif ke depan adalah indikator penting lainnya. Orang-orang yang memiliki pandangan suram dan percaya bahwa tidak mungkin melakukan apa-apa tidak boleh diberikan tanggung jawab penting dan kunci."

Ia menyebutkan bahwa integritas, reputasi sebagai orang yang jujur dan bersih, tidak memiliki catatan buruk, memiliki pandangan nasional, tidak terjebak dalam masalah politik dan faksi, serta efisiensi adalah kriteria penting lainnya untuk anggota kabinet pemerintah ke-14. Ia mengatakan: "Baik Presiden terpilih maupun DPR harus mematuhi kriteria ini karena mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam pemilihan pejabat negara."

Imam Khamenei berharap bahwa dengan mematuhi kriteria ini dan melaksanakan tanggung jawab bersama antara Presiden dan DPR, akan terpilih sebuah kabinet yang baik, efisien, beriman, dan revolusioner yang dapat memajukan negara.

Di bagian akhir pernyataannya, Rahbar menganggap masalah Gaza masih sebagai isu utama dunia Islam dan menambahkan: "Meskipun telah berlalu beberapa bulan sejak dimulainya kejahatan rezim pendudukan, semangat awal dalam mengecam dan melawan kejahatan ini telah menurun di beberapa orang. Namun, pentingnya masalah Gaza bahkan lebih besar daripada hari-hari pertama."

Pemimpin Revolusi mengacu pada kekuatan perlawanan yang semakin meningkat, menambahkan: "Sebuah kekuatan politik, ekonomi, dan militer besar bernama Amerika bersama rezim Zionis yang pendudukan sedang berperang melawan kelompok kecil yang bernama perlawanan. Karena kedua pihak yang jahat ini tidak berhasil menghancurkan Hamas dan perlawanan, mereka menjatuhkan bom di rumah sakit, sekolah, dan di atas kepala anak-anak, wanita, dan rakyat yang tertindas."

Ia juga menyatakan bahwa hari ini dunia menyaksikan puncak kejahatan dan kekejaman rezim pendudukan dan memberikan penilaian tentang hal tersebut, serta berpesan kepada anggota Majelis: "Jangan tenang dan jangan diam tentang Gaza. Saat ini, masalah Gaza adalah contoh penting dari aktivitas DPR dalam masalah luar negeri dan diplomasi."

Poin Penting dari Ketua DPR

Sebelum penyampaian Pemimpin Revolusi, Ketua DPR (Majelis Syura Islami), Muhammad Bagir Qalibaf, menyebutkan bahwa menyelesaikan tindakan DPR sebelumnya dalam menetapkan dan mengawasi penerapan undang-undang ekonomi dan strategis adalah salah satu agenda utama DPR ke-12. Ia juga menyatakan bahwa DPR baru melihat dirinya sebagai pendukung pemerintah terpilih dalam menyelesaikan masalah rakyat, dan menambahkan: “Titik fokus dan kesepakatan bersama antara DPR ke-12 dan pemerintah ke-14 adalah penekanan pada penerapan kebijakan umum sistem, khususnya Undang-Undang Program Pembangunan Ketujuh.”

Qalibaf juga menyebutkan perhatian pada masalah kelompok rentan dan kurang mampu serta tuntutan kelompok menengah masyarakat sebagai prioritas lain dari DPR baru dan menambahkan: Anggota DPR akan menghindari terjerat dalam isu sampingan dan dualisme yang tidak nyata, dan akan memfokuskan upaya mereka pada tuntutan "rakyat, intelektual, dan pengasih Revolusi Islam".

Menghindari sektarianisme dan memberikan dukungan yang penuh empati kepada pemerintah baru, memperhatikan tuntutan semua pemilih, memperkuat hubungan struktural anggota dengan daerah pemilihan, dan menggunakan metode pengawasan baru untuk mengatasi kelemahan adalah poin-poin tambahan dalam pernyataan Ketua DPR dalam pertemuan dengan Pemimpin Revolusi. [Z]